Program pertama yakni lisdes, Jisman menjelaskan, pihaknya telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk melakukan pemetaan atas lokasi desa hingga dusun yang belum mendapat akses listrik. Total sudah ada 10.068 lokasi yang terdata tidak mempunyai akses listrik.
"Kebutuhan investasi untuk mencapai RE atau akses listrik PLN 100% itu khusus jaringannya sendiri dan pembangkitnya, lisdes, itu Rp 42,26 triliun kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi," ujar dia.
Lalu untuk peningkatan layanan jam nyala 24 jam/h, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 5,5 triliun. Terakhir, untuk program BPBL dibutuhkan investasi sekitar Rp 2,25 triliun. Dengan demikian, bila diakumulasikan ketiga program ini totalnya mencapai Rp 50 triliun untuk periode 2025-2029.
Sementara itu, berdasarkan bahan paparan yang ditayangkan Jisman, angka Rp 50 triliun ini dibagi lagi kebutuhannya di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2025, kebutuhan investasinya mencapai Rp 3,67 triliun untuk menjalankan ketiga program itu.
Lalu pada tahun 2026 kebutuhan investasinya mencapai Rp 8,18 triliun, tahun 2027 dibutuhkan investasi Rp 14,21 triliun, tahun 2028 dibutuhkan investasi Rp 12,18 triliun, dan terakhir di tahun 2029 kebutuhan investasinya mencapai Rp 11,77 triliun.
"Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN, bisa saja dibiayai oleh entah siapalah entah ada pengusaha ada CSR," kata Jisman.
Redaksi Energi Juang News