Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang turut hadir menekankan bahwa Satgas PKH dibentuk untuk menjawab tantangan serius dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Ia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum pembentukan satuan tugas tersebut.
Pengembalian pengelolaan lahan kepada negara bukan sekadar langkah hukum. Ini merupakan strategi nasional untuk menjaga fungsi ekologis hutan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.
“Kita ingin pengelolaan sawit oleh BUMN mengarah pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak,” ucap Sjafrie.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi agraria dan konservasi secara berkelanjutan. Melalui Satgas PKH, Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi perampasan ruang hidup rakyat dan perusakan alam.
Redaksi Energi Juang News