Sri Mulyani juga mengungkapkan kewajiban pemerintah hingga akhir 2024 mencapai Rp 10.269 triliun. Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, menjelaskan bahwa kewajiban ini lebih luas daripada sekadar utang. Kewajiban tersebut mencakup komitmen jangka pendek seperti gaji pegawai maupun jangka panjang seperti kewajiban pensiun dan cicilan pengadaan.
Kewajiban timbul sebagai konsekuensi hukum dari kontrak atau peraturan berdasarkan PMK Nomor 57 Tahun 2023. Rinciannya terbagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai jatuh tempo.
Redaksi Energi Juang News