“Pada faktanya kan pakaian bekas impor itu dilarang karena berisiko membawa virus, bakteri, dan penyakit sehingga mengancam kesehatan konsumen dalam negeri. Kalau tidak betul-betul diawasi perdagangannya, kami khawatir kerugian lebih lanjut dan dampak yang lebih besar nantinya akan ditanggung oleh konsumen” kata Ardiman.
Ardiman menerangkan, bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan oleh Fauziah tahun 2023, pengujian terhadap 25 jenis produk pakaian bekas yang umumnya beredar di pasar dalam negeri seperti jaket, vest, rok, kemeja, kaos dan lainnya. Hasil analisis dari pengujian tersebut membuktikan bahwa terdapat berbagai bakteri yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kesehatan penggunanya. Bakteri-bakteri yang ditemukan ialah antara lain Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, dan jamur kapang atau khamir.
“Banyaknya peredaran pakaian bekas yang ada di pasar-pasar lokal dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena menimbulkan penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya” tegas Ardiman.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, KAHMI Tekstil melalui Agus Riyanto menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah dan otoritas penegak hukum untuk mengusut tuntas sindikat importir ilegal, termasuk perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi nasional. Selanjutnya penguatan pengawasan di pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi darat, guna mencegah masuknya thrifting impor ilegal.
“Kami betul-betul meminta kepada pemerintah untuk melindungi industri TPT nasional dengan konsistensi kebijakan anti-impor ilegal, pemberantasan mafia impor ilegal dengan penegakan hukumnya, serta usut tuntas dan sidik sindikat importir yang bermain dalam kuota impor” pungkas Agus.
Terakhir, Agus menegaskan bahwa penyitaan besar-besaran pakaian bekas yang dilakukan Kementerian Perdagangan sudah berlalu tiga minggu lamanya sampai dengan rilis ini dipublikasikan. Pihaknya menyesalkan bahwa belum ada pemberitahuan tentang pihak-pihak yang terlibat dari hasil penyidikan aparat penegak hukum, serta penjelasan tindak lanjut proses hukum yang berjalan.
“Ini kan sudah tiga minggu lamanya, sangat wajar jika kami menanyakan upaya pengusutan dan proses hukum yang telah berjalan jika memang pemerintah dan APH serius dalam kasus ini. Jangan sampai penyitaan yang dilakukan ini cuma sebatas pencitraan dan lullaby acting yang dilakukan pemerintah untuk menenangkan pelaku industri lokal. Impor ilegal ini kan pidana, pertanyaan mendasarnya ialah siapa saja pihak terpidana? Kan belum jelas” tutup Agus.
Redaksi Energi Juang News