Bahkan, ia memprediksi badan layanan umum (BLU) bisa saja ikut berada di bawah naungan Danantara di masa depan.
“Kalau semua sudah masuk Danantara, lalu apa peran Kementerian BUMN? Menurut saya dihapus saja,” tegasnya.
Usulan ini memancing perdebatan baru di kalangan publik. Sebagian mendukung karena dianggap mempercepat reformasi BUMN.
Namun, sebagian lainnya menilai pembubaran kementerian bisa mengurangi fungsi pengawasan langsung pemerintah.
Meski begitu, keputusan ada di tangan Presiden. Publik kini menunggu langkah selanjutnya: apakah jabatan menteri BUMN akan diisi, atau kementerian tersebut benar-benar dihapus.
Energi Juang News