Jika penundaan benar terjadi, mereka khawatir regulasi ini akan direvisi melemah sebelum diterapkan. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan bahwa produk kehutanan Indonesia pada dasarnya sudah siap terhadap persyaratan EUDR.
Forest Insights Indonesia APHI menilai bahwa sistem verifikasi legalitas dan kelestarian (SVLK) bisa membantu dalam menghadapi regulasi tersebut. Forest Insights Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menyuarakan keberatan terhadap beberapa aspek EUDR, seperti penggunaan data eksternal (bukan data nasional) dan kewajiban geolokasi yang dianggap terlalu administratif.
Pemerintah juga menyoroti bahwa regulasi tersebut telah dibentuk sepihak tanpa konsultasi memadai dengan negara‐negara produsen. Meski penundaan memberi waktu adaptasi, banyak pihak berharap agar jeda itu tidak dimanfaatkan untuk melemahkan substansi regulasi.
Pemerintah dan pelaku industri diharapkan tetap memperkuat langkah tata kelola hutan dan komoditas, menjaga konsistensi dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia tidak kehilangan momentum perlindungan lingkungan.
Redaksi Energi Juang News