Selain itu, hakim menyebutkan bahwa Tapera bisa menimbulkan beban ganda bagi pekerja yang sudah memiliki rumah atau sudah ikut program jaminan sosial lain.
MK menegaskan bahwa keberlakuan UU Tapera dalam kondisi sekarang bersifat tumpang tindih dan tidak proporsional.
Dengan demikian, pemerintah dan DPR wajib menata ulang aturan Tapera agar sesuai dengan konstitusi dan keadilan sosial.
Keputusan MK ini menandai momentum penting dalam revisi kebijakan perumahan nasional dan peran negara terhadap kesejahteraan pemilik rumah.
Redaksi Energi Juang News