ekonomi-bisnis

IKA ITT-STTT-Politeknik STTT Minta Presiden Bendung Impor Tekstil dan Revitalisasi Industri

ET
Senin, 29 September 2025 | 19:30 WIB



Pada akhir program, pajak tidak langsung industri menengah-besar tercatat naik Rp 922 miliar dengan value ekspor naik USD 2,77 miliar. “Dari program tersebut seharusnya pemerintah mampu untuk menjustifikasi bahwa investasi di industri TPT ini tidak akan rugi, hasilnya yaitu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan yang akhirnya akan mengerek kesejahteraan masyarakat” tutur Ferly.





Ia lalu membandingkan pengelolaan industri TPT di beberapa negara dengan Indonesia, di antaranya yaitu China, Uni Eropa, India, Amerika Serikat, dan Turki. Menurutnya, fasilitasi dan kolaborasi antar lembaga dan stakeholder industri tekstil di negara lain sudah lebih maju, hal itu dibuktikan dengan sinergi pemerintah, akademisi, asosiasi industri, baik TPT atau industri pendukung, serta asosiasi profesi bidang tekstil dan profesi terkait lainnya yang bersama-sama membangun industri TPT di negara terkait.





“Kami mengusulkan untuk diadakannya Komite Kebijakan Industri TPT yang diketuai langsung oleh Presiden, ketua hariannya Menteri Perindustrian, dengan keanggotaan yaitu perwakilan stakeholder terkait, baik dari asosiasi industri, profesional tekstil maupun perwakilan organisasi buruh agar dapat mendorong revitalisasi dan penguatan di industri TPT” jelas Ferly.





Ferly menjelaskan, IKA ITT-STTT-Politeknik STTT baik pengurus pusat maupun di pimpinan wilayah (pimwil) sudah melaksanakan diskusi berkelanjutan tentang usulan kebijakan revitalisasi dan penyelamatan industri TPT dalam satu bulan terakhir. Usulan itu lalu dielaborasi oleh tim perumus dengan hasil seperti yang dideklarasikan, yaitu terdapat periode penyelamatan tahun 2025-2026, restrukturisasi tahun 2026-2027 serta optimalisasi kinerja dan penguatan daya saing untuk tahun 2028-2029.





“Masing-masing usulan kebijakan yang disampaikan oleh IKA ITT-STTT-Politeknik STTT hari ini sudah dilengkapi dengan data yang valid dan latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga deklarasi ini hanya titik awal, lebih lanjut kami akan membawa usulan kebijakan ini untuk disampaikan kepada lembaga dan instansi pemangku kepentingan” pungkas Ferly.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB