“Pembelaan apapun yang disampaikan Kemenperin akan selalu sulit dipercaya, karena data BPS mengungkap bahwa angka impornya terus naik. Termasuk alasan bahwa industri lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik jadi terkesan omong kosong, karena puluhan pabrik tutup akibat tidak mampu bersaing dengan barang impor murah karena dumping,” jelasnya.
Sebelumnya, IKA Tekstil mengusulkan pengenaan anti-dumping dan safeguard untuk membendung impor. Namun menurut Agus, usulan IKA Tekstil ini tidak akan didengar oleh Kemenperin karena semua mekanisme perlindungan industri, baik tarif maupun non-tarif, akan selalu mereka tolak kecuali sistem kuota impor melalui pertek, di mana mereka menjadi pemain utamanya.
Bahkan kaki tangan importir ini juga ada di institusi seperti APINDO. Makanya, Ketum APINDO bicara soal pengenaan trade remedies, tapi waketumnya justru menolaknya,” tegas Agus.
Pernyataan Agus tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, yang menyatakan bahwa dalam kasus anti-dumping benang filament tertentu asal China beberapa waktu lalu, Kemenperin dalam posisi menolak, dan hal ini menjadi pertimbangan Menteri Perdagangan.
“Padahal dalam beberapa kesempatan, baik wamen maupun jubir Kemenperin berbicara perlunya pengenaan BMAD atau safeguard sebagai perlindungan, tapi apa yang dibicarakan berbeda dengan yang dilakukan,” ucapnya.
Farhan Aqil tegas menyampaikan bahwa sudah terbukti adanya dumping price. "Dumping ya dumping. Tidak ada kaitannya dengan daya saing industri nasional, tidak ada kaitannya dengan supply-demand. Kan yang dikenakan hanya untuk beberapa produsen dari satu negara saja, masih bisa impor dari puluhan negara lainnya,” imbuh Farhan.
APSyFI menilai alasan penolakan Kemenperin atas pengenaan BMAD hanya mengada-ada dan semata untuk kepentingan kelompok importir tertentu saja.
Redaksi Energi Juang News