Energi Juang News, Jakarta– Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (7/10/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes keras atas kebijakan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) yang dianggap menjerat pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut catatan APPSI, 18 gubernur hadir langsung, 15 provinsi diwakili pejabat terkait, dan hanya 5 daerah yang absen. Dalam pertemuan itu, hampir semua kepala daerah menolak pemotongan dana.
Pemotongan Dana, Infrastruktur Terancam
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut, dana TKD untuk Malut turun drastis dari Rp 10 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 6,7 triliun di 2026. Pemotongan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dengan potongan ini, dana yang ada hanya cukup untuk belanja rutin. Sementara kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan jadi terhambat. Kami minta jangan ada pemotongan,” tegas Sherly.
Beban makin berat karena setiap daerah masih harus membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya signifikan. Bahkan, menurut Sherly, ada provinsi dan kabupaten yang dipangkas 20–70 persen.
Aceh Juga Kena Imbas