Hal serupa diungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia menyebut, TKD untuk Aceh dipotong hingga 25 persen. Menurutnya, kebijakan itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami semua sepakat anggaran jangan dipotong. Itu beban berat bagi provinsi,” ujarnya.
Daerah Kesulitan Bayar Gaji
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menambahkan, pemotongan TKD membuat beberapa daerah kesulitan membayar operasional pemerintahan, termasuk gaji pegawai. “Kalau PAD kecil dan bergantung pada TKD, daerah makin sulit berkembang. Yang penting roda pemerintahan jalan, visi misi jadi terpinggirkan,” katanya.
Janji Evaluasi Pemerintah
Meski dihujani keluhan, Al Haris menyebut Purbaya cukup responsif. Menteri Keuangan itu berjanji melakukan evaluasi TKD 2026. Namun, karena pemangkasan sudah tertuang dalam APBN, pelaksanaannya akan tetap berjalan sambil menunggu peninjauan ulang.
“Pak Menteri responsif sekali. Nanti akan ada evaluasi selama 2026,” tutur Al Haris.
Meski demikian, protes gubernur mencerminkan semakin lebarnya jarak antara kebutuhan daerah dengan kebijakan fiskal pusat. Jika pemotongan tetap dipertahankan, ancaman mandeknya infrastruktur dan stagnasi ekonomi daerah bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan.
Redaksi Energi Juang News