Dewan Pengupahan daerah juga diberi kewenangan lebih dalam perhitungan upah minimum sesuai dengan amanat MK. Selanjutnya, UMP akan diumumkan oleh para kepala daerah masing-masing.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa UMP 2025 naik menggunakan satu angka, yakni 6,5%, karena putusan MK yang baru keluar di akhir tahun, tapi penetapan UMP tahun ke depannya akan menggunakan perhitungan baru.
Salah satu yang diubah adalah alpha atau indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.
"Kalau dulu kan di PP yang lama alpha 0,1 sampai 0,3, nah kalau sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alpha sesuai amanat MK. Jadi tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit," sebut Indah.
Sayangnya Indah belum mau membocorkan berapa kenaikan alpha yang dimaksud, tapi menyebut akan ada penyesuaian yang mempertimbangkan KHL. Namun, ia memasukkan variabel dan rumusan penetapan UMP sama dengan regulasi sebelumnya.
"Rumusnya sama, variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja kata MK alpha-nya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan KHL. Nah di situlah bedanya dengan penetapan upah yang sebelumnya," imbuh Indah.
Mekanisme penentuan UMP, yaitu Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang merumuskan untuk kemudian direkomendasikan ke Gubernur. Setelah itu para Gubernur yang akan menetapkan dan mengumumkan ke publik. Dengan begitu maka kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan pemerintah pusat.
"Mekanismenya dewan pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang merumuskan, kemudian direkomendasikan ke Gubernur. Nah gubernur yang menetapkan. Sama kalau itunya (variabel dan rumus) kayak yang dulu, cuman dewan pengupahan harus lebih diperankan," tutup Indah.