Energi Juang News, Jakarta-Pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol harus memperketat syarat penyaluran kredit. Demikian desakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK juga memutuskan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.
OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.
"OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dikutip Jumat (5/12/2025).
Adapun gagal bayar pinjam uang ke pinjaman daring atau pindar akan memberikan konsekuensi besar, mulai dari bunga menggunung hingga kesulitan untuk memiliki kendaraan bermotor dan rumah.
Adaptasi teknologi ke industri keuangan mempermudah masyarakat dalam mengajukan pembiayaan atau utang tanpa jaminan. Semakin mudahnya pinjam uang, juga turut meningkatkan risiko gagal bayar kala ekonomi sedang penuh gejolak seperti saat ini.
Kasus gagal bayar (galbay) atau kredit macet pun marak terjadi. Faktornya mulai dari keterbatasan uang, manajemen keuangan yang buruk, hingga kurangnya pemahaman tentang persyaratan pinjaman.
Fenomena ini umum terjadi, apalagi ketika meminjam uang dari layanan pinjol yang syaratnya relatif lebih mudah.