Dengan memberikan legalitas melalui perizinan usaha pada koperasi dan UMKM, regulasi ini telah mencerminkan semangat demokrasi ekonomi," ujar Gus Falah.
Dengan kebijakan tersebut, Gus Falah menegaskan negara telah memberikan kesempatan yang setara pada semua kalangan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini pertambangan.
“Melalui kebijakan ini, pemilik modal besar dan korporasi tak lagi mendominasi sektor pertambangan, karena rakyat melalui koperasi dan UMKM punya akses pada kegiatan pertambangan, dan itu selaras dengan pasal 33 UUD 1945,"ungkap Gus Falah.
Redaksi Energi Juang News