Tak heran jika dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo (Pasha), menyela dengan nada heran. Ia mengaku bingung dengan program-program KemenPPPA yang tampak tidak fokus dan mempertanyakan perbedaan kementerian itu dengan Komnas Perempuan. Kritik ini sah, bahkan penting, mengingat kebijakan yang kabur hanya akan memperbanyak korban tanpa solusi.
Akhirnya, yang perlu dipertanyakan bukan lagi anggarannya, tetapi efektivitas kepemimpinan dan arah kerja kementerian. Jika pejabatnya mengaku “masih belajar,” apakah Presiden menyadari bahwa rakyat tak punya waktu menunggu mereka “loading”? Seharusnya, posisi menteri dan wakil menteri diisi oleh orang yang paham visi dan siap mengeksekusi kebijakan, bukan mereka yang baru mencari bentuk.
KemenPPPA tidak boleh terus menjadi ruang belajar atau laboratorium kebijakan setengah matang. Ia harus tampil sebagai benteng nyata bagi perempuan dan anak Indonesia, bukan hanya ketika publik menyorot, tapi setiap hari, dalam tindakan yang konkret dan berkelanjutan.
Redaksi Energi Juang News