Redaksi Energi Juang News, Jakarta- Pertemuan Menteri Luar Negeri, Sugiono dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Gedung Pancasila (5/2/2026), berdasarkan unggahan akun pridadi Menlu Sugiono membahas tentang penguatan Kerjasama antara Kemenlu dengan Kemen ESDM. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyambut baik pertemuan ini dengan harapan menuju penandatangan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).
Kekhawatiran DPP GMNI atas Akses Mineral Kritis Indonesia untuk AS
DPP GMNI berharap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mempertimbangkan secara matang terkait klausul pemberian akses mineral kritis Indonesia Kepada AS dalam perjanjian tersebut.
Pak Bahlil pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Menteri yang anti asing, menuju penandatangan perjanjian tarif ini, kita berharap Pak Bahlil tetap dalam koridor tersebut, kita tidak ingin mineral kritis kita aksesnya jatuh begitu saja ke tangan Amerika, dalam pertemuan tersebut kita berharap Pak Bahlil dapat memberi masukan bahwa klausul pemberian akses mineral kritis kita pada AS tidak tepat sama sekali mendukung pembangunan Nasional " kata Ketua DPP GMNI Bid. Geopolitik Andreas Silalahi.
Baca juga : DPP GMNI: Penghentian BANSOS, Janji Pemberdayaan atau Risiko Pemiskinan Baru?
Saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Aggrement Reciprocal Tariff/ART) dengan Amerika Serikat (AS). Perjanjian ini mencakup penghapusan tarif impor Produk AS hingga 99% dan penurunan tarif resiprokal AS untuk Produk Indonesia dari 32% menjadi 19 %, serta penghapusan hambatan non-tarif dan kesepakatan digital. Perjanjian ini sebelumnya dijadwalkan akan ditandatangani sebelum Februari 2026, namun pemerintah disinyalir sedang menjadwalkan waktu Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Donald Trump terkait penandatanganan perjanjian tersebut.
DPP GMNI kembali mengingatkan pemerintah terkait pentingnya peninjauan ulang sebelum perjanjian ini ditandatangani.
" Sebelum Penandatanganan perjanjian tersebut kita berharap tidak ada klausul yang merugikan Indonesia secara jangka panjang, terutama Amerika dibawah Trump adalah negara yang hanya berorientasi kepada bisnis, sama sekali tidak terlihat seperti mitra strategis untuk pembangunan masa depan Indonesia" ujar Andreas.