ekonomi-bisnis

LOHPU: Gubernur DKI Jakarta punya Hak Terbitkan Obligasi

Set
Kamis, 10 September 2026 | 14:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam sebuah acara di Jakarta. (Istimewa)

Energi Juang News, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menerbitkan obligasi daerah secara hukum adalah sah. Pasalnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 300 yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah menerbitkan obligasi daerah dengan persetujuan DPRD.

Direktur Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) Aco Hatta, S.H., di Jakarta hari Kamis (10/9/2026) mengatakan di balik tekanan fiskal bagi daerah, Gubernur Provinsi DKI Jakarta bisa membuat terobosan. Dengan dana tersebut bisa membiayai infrastruktur dan investasi yang menghasilkan, ujar Aco.

Diungkapkan Aco, selain UU tentang Pemerintahan Daerah, ada juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Menurut UU HKPD, obligasi daerah adalah mekanisme pembiayaan dimana ini bagian dari membiayai APBD diluar sumber pendapatan lain.

Mengingat kapasitas fiskal dan PAD Pemprov DKI Jakarta cukup kuat sehingga resiko gagal bayar minim. Aco menegaskan meskipun posisi Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan dan Menteri Keuangan harus menyetujui, hal ini tidak perlu diperdebatkan.

Pemprov DKI telah memiliki kajian matang soal efek dari terbitnya obligasi. Sebenarnya ini merupakan terobosan besar dilakukan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika dana bagi hasil (DBH) belum turun ke daerah dari proses transfer pusat.

Sementara pembangunan di DKI Jakarta harus terus berlanjut, penerbitan obligasi daerah adalah salah satu alat untuk bergerak dengan dana penjualan obligasi tersebut. Bagi LOHPU ini adalah hak daerah yang diatur oleh undang-undang sehingga wajar kemudian rencana ini perlu didukung untuk kemajuan daerah DKI Jakarta.

Redaksi Energi Juang News

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB