Energi Juang News– Sejumlah pihak resmi menggugat Undang-Undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan oleh DPR. Menanggapi hal ini, Mabes TNI menegaskan sikapnya untuk menghormati langkah hukum tersebut, mengingat gugatan ke MK adalah hak fundamental setiap warga negara.
"TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negeri ini, termasuk hak individu maupun kelompok masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi melalui pesan singkat pada Minggu (23/3/2025).
Baca Juga : Polemik RUU TNI: Menakar Pandangan Sukarno tentang TNI yang Ideal
Kristomei menuturkan proses pembentukan UU TNI telah melibatkan berbagai pihak. Dia menyebut perubahan dalam UU TNI yang baru tetap dalam kerangka supremasi sipil dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR tentunya telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta profesionalisme TNI," ujarnya.
"Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.
Lebih lanjut, Kristomei menyampaikan TNI tetap akan menjalankan tugas pokok sesuai dengan aturan. Dia menyerahkan proses gugatan kepada MK sepenuhnya.