Energi Juang News, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan adanya skema suap besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurut penyelidikan, sejumlah oknum pejabat Bea Cukai menerima jatah rutin miliaran rupiah setiap bulan dari PT Blueray (BR), sebuah perusahaan forwarder yang menangani impor barang.
Jatah Miliaran dari "Paket Aman" Impor
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan uang jatah itu diberikan sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. PT Blueray disebut menyuap pejabat DJBC agar proses pemeriksaan barang impor mereka tidak diperketat.
"Setelah terjadi pengondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi," kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.
Nominal Fantastis: Rp 7 Miliar per Bulan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut nilai suapnya mencapai sekitar Rp 7 miliar setiap bulan. KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang mungkin ikut menikmati aliran dana haram ini.
"Diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar Rp 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Budi.
Skema Suap Melibatkan Forwarder
Budi menjelaskan, PT Blueray berperan sebagai penghubung antara importir dan Bea Cukai. Perusahaan ini mengurus pengiriman dan kelengkapan dokumen agar barang-barang impor masuk tanpa pemeriksaan fisik.
"PT BR ini istilahnya forwarder, penghubung antara importir dan Bea Cukai. Jadi barang-barang yang diimpor beragam, dan PT BR mengurus dokumen serta prosesnya," ucapnya.