Ari juga menyoroti bahwa keputusan hakim bisa diperdebatkan dari sisi kebijakan. Menurutnya, seandainya ada pengujian, mestinya dilakukan dalam ranah hukum administrasi negara, bukan pidana.
"Seandainya mau diuji, diuji lah di hukum administrasi negara itu kewenangannya bukan di majelis hakim hukum pidana, tapi di atasannya presidennya atau BPK yang wewenang mengujinya," ujarnya.
"Jadi kesimpulannya Tom Lembong tidak melakukan kesalahan apapun jadi tidak layak di pidana satu hari pun," tegasnya.
Hakim memutuskan Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor. Ia juga dijerat Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski begitu, hakim menyatakan tidak ada uang pengganti karena Tom tidak menikmati hasil tindak pidana.
Redaksi Energi Juang News