Terakhir, IKL menandatangani beberapa surat permohonan pencairan atau penarikan kredit kepada Bank Jabar dan Banten pada tahun 2020. Surat permohonan tersebut dilampirkan bukti dokumen komersial berupa invoice atau faktur yang diduga fiktif.
“Pasal yang disangkakan kepada tersangka IKL, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Nurcahyo.
Saat ini, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih melakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 1 triliun.
Redaksi Energi Juang News