Yang menarik, Anang sendiri mengakui bahwa pengajuan PK tidak menunda eksekusi terhadap terdakwa. Artinya, Kejaksaan tetap bisa melaksanakan putusan, terlepas dari upaya hukum luar biasa yang diajukan Silfester.
Sorotan publik terhadap kasus ini bukan hanya karena vonis yang tak dilaksanakan, melainkan karena Silfester Matutina tetap beraktivitas di ruang publik seolah tak tersentuh hukum.
Pada 18 Maret 2025, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Silfester sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food. Padahal statusnya sebagai terpidana sudah inkrah sejak 2019.
Penunjukan ini memicu kritik luas, mengingat posisi tersebut adalah jabatan strategis di salah satu perusahaan negara.
Redaksi Energi Juang News