Energi Juang News, Jakarta- Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset harus dikaji secara teliti. Sebab, regulasi ini menyentuh hak kepemilikan pribadi yang dijamin oleh UU Dasar (UUD) 1945.
Demikian dinyatakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Namun begitu, BPKN menilai wajar publik menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan menyusul masifnya tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi.
Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, menekankan pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen/masyarakat dalam setiap pasal RUU.
"Instrumen perampasan aset memang dibutuhkan untuk memulihkan kerugian negara dan menutup celah kejahatan ekonomi. Tetapi desainnya harus presisi agar tidak berbalik menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang taat hukum," ujar Mufti dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).
Mufti menjelaskan, terdapat beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan dalam RUU tersebut. Seperti, RUU Perampasan Aset perlu lebih dalam menentukan batas yang jelas atas objek dan ruang lingkup aset yang dapat dirampas, hanya terkait langsung dengan tindak pidana, bukan aset sah milik pihak tak terkait.
Di sisi lain, perlu juga mengadopsi due process atau jaminan konstitusional yang ketat dan kontrol hakim pada seluruh tahapan hukum, seperti penyitaan, pembekuan, hingga perampasan, termasuk hak banding dan mekanisme keberatan yang efektif.