Kemudian, Mufti menekankan perlunya penerapan konsep NCBAF atau perampasan aset tanpa pemidanaan bila diadopsi, wajib dipagari standar pembuktian yang tinggi, transparansi, dan pengawasan peradilan untuk menghindari penyalahgunaan.
"Perlindungan pihak ketiga beritikad baik (pengguna/konsumen/pemilik sah) serta mekanisme pemulihan/kompensasi bila terjadi salah sita. Sejumlah organisasi antikorupsi juga mengusulkan pembatasan nilai dan cakupan agar fokus pada kejahatan berat dan mencegah overreach," terang Mufti.
Di sisi lain, BPKN juga menekankan pentingnya standar transparansi dan akuntabilitas yang mencakup kewajiban publikasi putusan, pelaporan periodik, audit independen, dan kanal pengaduan yang mudah diakses.
Mufti menilai, perlu sinkronisasi regulasi dengan KUHAP/KUHP dan aturan sektoral seperti perbankan, fidusia, kepailitan, perlindungan data. Hal ini perlu ditekankan agar tidak tumpang tindih dan merugikan pelaku usaha maupun konsumen.
Kemudian kelembagaan pelaksana juga harus ditetapkan secara jelas, ramping, dan diawasi lintas lembaga, agar efektivitas pemulihan aset berjalan tanpa memperbesar biaya kepatuhan publik.
Menurut Mufti, kesalahan desain pada definisi, beban pembuktian, atau prosedur eksekusi bisa berdampak langsung pada masyarakat. Imbasnya, rekening dibekukan tanpa kepastian, aset sah terdampak, atau konsumen yang beritikad baik ikut menanggung risiko.
Karena itu, terang Mufti, partisipasi publik yang bermakna, termasuk uji dengar pendapat dengan komunitas konsumen, akademisi, dan pelaku usaha, perlu dimaksimalkan sebelum pengesahan. Ia menambahkan, negara harus tegas melawan korupsi dan kejahatan ekonomi, tetapi jangan mencederai hak rakyat.
"Kami mendukung penuh upaya negara untuk merampas aset hasil korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, jangan sampai rakyat yang jujur, taat hukum, dan beritikad baik ikut terdampak karena aturan yang terburu-buru. RUU ini harus dikaji secara cermat, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Jangan sampai yang lahir adalah instrumen hukum yang melukai rakyat, padahal tujuan utamanya untuk melindungi rakyat," jelasnya.