"BPKN RI mendukung penguatan pemberantasan korupsi lewat perampasan aset yang terukur dan adil. Cepat boleh, asal tepat. RUU ini harus menjadi instrumen efektif memulihkan kerugian negara tanpa menggerus hak konstitusional warga dan konsumen yang beritikad baik," tambahnya.
Keselarasan dengan UUD 1945, yakni pada Pasal 28H ayat (4), bahwa hak kepemilikan dijamin dan tidak boleh dirampas sewenang-wenang. Kemudian Pasal 28D ayat (1), kepastian hukum yang adil.
"Maka, RUU harus memberi rambu due process of law & proposionalitas agar tetap konstitusional," terang Mufti.
Keterkaitan dengan perlindungan konsumen, di mana status konsumen adalah pemilik sah harta hasil usaha, tabungan, atau investasi. Jika pasal RUU multitafsir, ada risiko masyarakat umum menjadi korban salah sasaran.
Kemudian aspek kepercayaan. Menurut Mufti, perampasan aset rawan disalahgunakan dan masyarakat kehilangan rasa aman untuk berinvestasi, menabung, atau bertransaksi yang berdampak menurunnya kepercayaan konsumen pada negara.
RUU Perampasan Aset juga mesti memuat asas kepastian dan keadilan yang dijamin UUD 1945. Hal ini sejalan dengan filosofi UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak atas rasa aman, kepastian hukum, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang.
"Maka, memperkuat pengaman dalam RUU ini secara langsung juga memperkuat perlindungan konsumen sebagai warga negara pengguna sistem hukum," pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News