hukum

Perkap Penindakan Polisi Ilegal, Kapolri Harus Segera Cabut!

ET
Kamis, 2 Oktober 2025 | 14:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri segera mencabut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menilai aturan tersebut bermasalah dan berpotensi melegitimasi kekerasan aparat.





“Perkap ini bermasalah dan harus segera dicabut,” tegas Isnur dalam siaran pers, Kamis (2/10/2025).





Menurut YLBHI, terbitnya aturan itu justru menunjukkan gagalnya komitmen reformasi di tubuh Polri. Padahal, sebelumnya publik mendesak adanya transformasi kepolisian, bahkan Kapolri sempat membentuk tim reformasi pada 17 September 2025.





Isnur menilai Perkap itu tidak sah karena mengabaikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, materi yang terkandung seharusnya diatur melalui undang-undang, bukan sekadar peraturan internal. Sebab, aturan ini menyangkut kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan tanpa izin pengadilan, hingga penggunaan senjata api.





“Kewenangan sebesar ini tidak boleh diputuskan sepihak oleh Polri. Itu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi,” ujar Isnur.





YLBHI juga menyoroti istilah baru seperti “aksi penyerangan” dan “tindakan kepolisian” yang tidak dikenal dalam KUHAP. Definisi yang kabur itu dinilai rawan disalahgunakan. “Penggunaan senjata api seharusnya langkah terakhir, bukan dipermudah,” tambahnya.





Selain itu, YLBHI menilai isi Perkap bertabrakan dengan aturan Polri sendiri, seperti Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menekankan kehati-hatian serta prinsip HAM dalam penggunaan senjata api. Minimnya mekanisme pengawasan juga dikhawatirkan membuka peluang impunitas.


Halaman:

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB