Energi Juang News, Jakarta– Gugatan penghapusan hak pensiun anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menuai reaksi dari parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pemberian pensiun bagi anggota dewan sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kita hargai aspirasi, tapi semuanya ada aturan,” kata Puan di Kompleks DPR, Kamis (2/10/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, tunjangan pensiun anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Lembaga Tinggi Negara. Menurutnya, aturan itu berlaku menyeluruh, bukan hanya untuk DPR, melainkan juga Badan Pemeriksa Keuangan dan hakim Mahkamah Agung.
“Tidak bisa hanya bicara satu lembaga tertentu. Aturan ini kan menyeluruh, jadi kita lihat sesuai ketentuan,” jelasnya.
Berbeda dengan Puan, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima memilih merespons lebih santai. Ia mengaku tidak keberatan jika nantinya hak pensiun bagi anggota dewan benar-benar dihapus.
“Ya enggak apa-apa digugatlah. Prosesnya kita lihat saja nanti,” ujar Aria Bima, juga dari PDIP, di lokasi yang sama.
Sebelumnya, gugatan terhadap aturan pensiun DPR diajukan oleh Lita Linggayani, seorang psikiater, dan Syamsul Jahidin, mahasiswa. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025.