Keduanya menggugat Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1980. Intinya, mereka meminta agar anggota DPR dihapus dari daftar penerima pensiun seumur hidup.
Dalam permohonannya, pemohon menilai pensiun DPR tidak adil. Seorang anggota dewan yang hanya menjabat lima tahun bisa menerima tunjangan seumur hidup, bahkan dapat diwariskan, sementara rakyat biasa harus menabung puluhan tahun melalui BPJS atau program pensiun lainnya.
Lita menyebut, hak istimewa itu membebani APBN. Berdasarkan hitungan, sejak 1980 hingga 2025 ada 5.175 mantan anggota DPR yang menerima manfaat pensiun, dengan total beban sekitar Rp 226 miliar.
“Pemohon tidak rela pajaknya digunakan membiayai pensiun anggota DPR yang hanya menjabat lima tahun,” demikian tertulis dalam permohonan ke MK.
Gugatan ini membuka perdebatan soal keadilan sosial dan beban fiskal negara. Kini, bola panas berada di tangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus apakah DPR masih layak mendapat hak pensiun seumur hidup.
Redaksi Energi Juang News