Polisi menemukan indikasi perusahaan yang tergabung dalam konsorsium sebenarnya tidak sah. Seluruh pekerjaan justru dialihkan kepada PT Praba Indopersada pada 2009. Dugaan semakin kuat setelah ditemukan adanya pembayaran fee ilegal dari PT Praba kepada PT BRN.
Akibat penyimpangan ini, proyek yang seharusnya mendukung ketahanan energi Kalimantan Barat itu tak pernah selesai. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun.
Splitzing dan Pemeriksaan Saksi
Brigjen Toto menambahkan, penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan ahli. Skema splitzing atau pemisahan berkas perkara akan diterapkan untuk mempercepat proses penuntutan terhadap empat tersangka.
“Agenda masih pada tahap pemeriksaan tambahan untuk para saksi dan ahli. Tujuannya agar pembuktian skema splitzing lebih kuat,” tegasnya.
Tekanan Publik Meningkat
Kasus ini mendapat sorotan tajam karena menyeret nama adik mantan Wapres Jusuf Kalla. Publik menuntut agar penegakan hukum berjalan transparan dan tidak ada intervensi politik.
Apalagi, proyek energi strategis yang mangkrak selama lebih dari satu dekade itu menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor kelistrikan yang merugikan rakyat sekaligus membebani keuangan negara.