Petitum gugatan menyebut Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan SMA sederajat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Menurut Subhan, Gibran hanya menamatkan sekolah di luar negeri, yakni Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), dan UTS Insearch, Sydney (2004–2007), yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.
Atas dasar itu, Subhan meminta majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai Wapres tidak sah serta menghukum Gibran dan KPU untuk membayar kerugian materiil dan immateriil senilai Rp125 triliun dan Rp10 juta ke kas negara.
Jalan Panjang Sengketa
Meski mediasi gagal, peluang damai sebenarnya masih terbuka hingga persidangan selesai. Namun dengan syarat yang sulit dipenuhi, kasus ini hampir dipastikan akan memasuki babak pembuktian.
Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda penyampaian jawaban dari tergugat. Jika berlanjut, perkara ini berpotensi menjadi salah satu sengketa politik terbesar yang pernah mengguncang kursi Wakil Presiden RI.
Redaksi Energi Juang News