hukum

Poster di Ruang Sidang Bukan Bentuk Aspirasi, Tapi Pelanggaran

ET
Selasa, 28 Oktober 2025 | 19:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta— Ahli hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menilai tindakan membawa poster ke ruang sidang adalah pelanggaran hukum. Ia menyebut hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai penyampaian pendapat, karena pengadilan bukan tempat demonstrasi.





Menurut Fahri, kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ekspresi publik itu hanya boleh dilakukan di ruang yang ditetapkan, bukan di gedung pengadilan. “Ruang sidang harus steril dari atribut yang bisa mengganggu proses hukum,” ujarnya.





Ia menegaskan, penggunaan atribut seperti spanduk atau bendera di persidangan berpotensi mengganggu hakim, saksi, maupun pihak berperkara. Bahkan, tindakan seperti itu bisa masuk kategori contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.





“Setiap tindakan yang menurunkan wibawa pengadilan bisa berimplikasi pidana,” kata Fahri. Ia menambahkan, aturan itu tertuang dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.





Pasal 207 hingga 223 KUHP mengatur sanksi terhadap siapa pun yang merusak ketertiban persidangan. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pengadilan wajib dilindungi dari bentuk penghinaan apa pun.





Fahri mengingatkan, Mahkamah Agung telah menetapkan Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan. Aturan itu mengatur tata tertib dan keamanan pengadilan, termasuk larangan membawa atribut yang bernuansa protes.





“Warga negara harus taat pada beleid tersebut, karena kita negara hukum,” tegasnya.


Halaman:

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB