Energi Juang News, Jakarta- Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Bareskrim Polri. Mantan Politisi PPP itu dilaporkan perihal dugaan ijazah palsu.
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah melakukan pendalaman. Dan itu dilakukan sejak isu ini pertama kali muncul di media sosial sekitar satu bulan lalu.
MKMK merupakan lembaga khusus di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
Lembaga ini bertanggung jawab menjaga integritas, kehormatan, dan martabat hakim MK.
Berbeda dengan aparat penegak hukum, MKMK tidak memiliki wewenang melakukan penyelidikan unsur pidana.
Fungsi utamanya terbatas pada memeriksa apakah peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan pelanggaran etik seorang hakim konstitusi.
Menurutnya, meskipun MKMK memiliki berbagai keterbatasan, pihaknya tetap berupaya mencari kepastian apakah dugaan tersebut memiliki relevansi etik terhadap posisi Arsul sebagai hakim konstitusi.