“MKMK telah mendalaminya hingga saat ini,” ujar Palguna.
“Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami (MKMK), kami berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan perihal ada tidaknya persoalan isu dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Yang Mulia Arsul Sani,” tambahnya.
Palguna juga menegaskan bahwa MKMK tidak bisa menyelidiki aspek pidana dari tuduhan tersebut.
Hal ini berada di luar yurisdiksi mereka. Jika ada dugaan pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum, penindakan merupakan ranah kepolisian, bukan MKMK.
Laporan formal terkait dugaan ijazah palsu terhadap Arsul Sani memang telah masuk ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi pada Jumat, 14 November 2025.
Mereka mengklaim memiliki sejumlah bukti terkait kejanggalan ijazah program doktor yang dimiliki Arsul Sani.
Di tengah perkembangan ini, Palguna mengingatkan bahwa Arsul Sani sebagai pihak yang diberitakan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau jawaban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Lantas, bagaimana rekam jejak Asrul Sani?
Lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964, Arsul Sani memulai perjalanannya dengan menimba ilmu di SD Muhammadiyah dan Madrasah Diniyah NU.