"Proses legislasi yang deliberatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa hukum tidak diproduksi secara sepihak, melainkan melalui musyawarah rasional yang menghormati suara publik dan keahlian," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada 18 November 2025 lalu, DPR telah mengesahkan Rancangan KUHAP menjadi undang-undang. KUHAP kini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025.
Redaksi Energi Juang News