Pakar Hukum Nilai Penempatan Polri di Bawah Presiden Sudah Final
Pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai keputusan tersebut selaras dengan semangat reformasi 1998. Ia menyebut desain kelembagaan Polri yang berada di bawah Presiden sudah menjadi keputusan final reformasi dan tidak perlu diperdebatkan kembali.
“Desain ini telah ditegaskan dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 dan dijabarkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ini merupakan hasil reformasi kelembagaan pascareformasi 1998,” ujar Rullyandi.
Menurutnya, jika Polri kembali ditempatkan di bawah kementerian, hal itu justru menjadi kemunduran demokrasi dan reformasi aparat penegak hukum.
“Kalau Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu langkah mundur dari semangat reformasi dan nilai demokrasi kita tahun 1998,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News