Energi Juang News, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menanggapi dukungan Presiden Joko Widodo terhadap wacana revisi Undang-Undang KPK. Menurutnya, undang-undang bukan benda yang bisa “dipinjam dan dikembalikan” begitu saja, seperti pernyataannya, Senin (16/2/2026).
“Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,” ujar Johanis.
KPK Tetap Berjalan Berdasarkan UU yang Berlaku
Johanis menjelaskan, KPK bekerja berdasarkan regulasi yang ada, baik dari UU lama maupun hasil revisi pada 2019. Menurutnya, dua aturan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas lembaga antirasuah itu.
“Dengan UU KPK yang baru dan yang lama, tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas-tugas KPK,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa status pegawai kini sudah jelas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah revisi sebelumnya. Namun, Johanis menilai, jika pemerintah memang ingin memperkuat independensi KPK, perubahan undang-undang sebaiknya hanya menyentuh posisi kelembagaan KPK.
Dorongan agar KPK Masuk Rumpun Yudikatif
Menurut Johanis, idealnya KPK ditempatkan di bawah rumpun yudikatif, bukan eksekutif sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2019.
“Hanya yang terkait dengan keberadaan KPK untuk ditempatkan dalam rumpun yudikatif, bukan di eksekutif seperti UU No. 19/2019,” ujarnya.