hukum

Wakil Ketua KPK Sindir Usulan Revisi UU KPK

ET
Senin, 16 Februari 2026 | 13:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menanggapi dukungan Presiden Joko Widodo terhadap wacana revisi Undang-Undang KPK. Menurutnya, undang-undang bukan benda yang bisa “dipinjam dan dikembalikan” begitu saja, seperti pernyataannya, Senin (16/2/2026).





“Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,” ujar Johanis.





KPK Tetap Berjalan Berdasarkan UU yang Berlaku





Johanis menjelaskan, KPK bekerja berdasarkan regulasi yang ada, baik dari UU lama maupun hasil revisi pada 2019. Menurutnya, dua aturan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas lembaga antirasuah itu.





“Dengan UU KPK yang baru dan yang lama, tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas-tugas KPK,” katanya.





Ia juga menyoroti bahwa status pegawai kini sudah jelas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah revisi sebelumnya. Namun, Johanis menilai, jika pemerintah memang ingin memperkuat independensi KPK, perubahan undang-undang sebaiknya hanya menyentuh posisi kelembagaan KPK.





Dorongan agar KPK Masuk Rumpun Yudikatif





Menurut Johanis, idealnya KPK ditempatkan di bawah rumpun yudikatif, bukan eksekutif sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2019.





“Hanya yang terkait dengan keberadaan KPK untuk ditempatkan dalam rumpun yudikatif, bukan di eksekutif seperti UU No. 19/2019,” ujarnya.


Halaman:

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB