Ia menambahkan, apabila itu terjadi, maka KPK dan Mahkamah Agung (MA) akan berdiri sejajar sebagai lembaga yudikatif yang independen. “Baik MA maupun KPK masing-masing berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif,” lanjutnya.
Jokowi Setuju Revisi UU KPK
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku setuju dengan wacana revisi ulang Undang-Undang KPK. Pernyataan itu ia sampaikan seusai menonton pertandingan Persis Solo vs Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).
“Ya, saya setuju,” kata Jokowi saat itu.
Ia menjelaskan, revisi UU KPK pada 2019 yang dianggap sebagai penyebab melemahnya institusi KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. “Karena itu dulu inisiatif DPR, loh. Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Tidak Teken UU Nomor 19 Tahun 2019
Jokowi menegaskan, dirinya tidak pernah menandatangani UU KPK hasil revisi 2019. Meski begitu, sesuai aturan perundang-undangan, UU tersebut tetap sah setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Terkait pendapat mantan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perbaikan mekanisme rekrutmen pimpinan KPK, Jokowi menilai semuanya cukup mengikuti aturan yang berlaku. “Ya, sesuai ketentuan aturan yang ada saja,” tutupnya.
Redaksi Energi Juang News