Selain berdampak pada nama baik, situasi itu juga dapat memicu stigma sosial dan menghambat hak atas pekerjaan maupun kehidupan pribadi. “Majelis hakim memberikan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) kepada para terdakwa sebagai bagian dari pemulihan hak-hak mereka,” ujar Sunoto.
Dasar Hukum Penghapusan Jejak Digital
Majelis hakim mendasarkan putusan tersebut pada sejumlah regulasi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas kehormatan dan martabat pribadi. Ketentuan ini diperkuat Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selain itu, Pasal 8 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk menghentikan pemrosesan serta meminta penghapusan data pribadinya.
Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan dari tuntutan pidana harus diikuti pemulihan nama baik di ruang digital.
Tuntutan Jaksa Sebelumnya Cukup Berat
Sebelum vonis dibacakan, jaksa menuntut Junaedi Saibih dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. Ia dituduh merancang strategi pembelaan yang dianggap menghambat proses hukum, termasuk menggelar seminar dan membangun opini publik melalui media.
Tian Bahtiar dituntut delapan tahun penjara dengan denda serupa. Jaksa menilai ia menggerakkan pemberitaan yang membentuk narasi negatif terhadap penyidikan.
Adapun M Adhiya Muzakki juga menghadapi tuntutan delapan tahun penjara. Ia dituding menjalankan operasi media sosial yang dinilai mengganggu proses penyidikan dan penuntutan.
Namun, majelis hakim menilai seluruh dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.