hukum

Gus Falah Pertanyakan Terbitnya SP3 dalam Kasus Tanah Rakyat di Surabaya

HD
Rabu, 1 April 2026 | 13:47 WIB


Energi Juang News, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mempertanyakan terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polda Jawa Timur (Jatim) untuk kasus dugaan penyerobotan lahan milik rakyat di Surabaya, Jawa Timur.





Kasus yang dimaksud Gus Falah adalah dugaan penyerobotan lahan milik keluarga almarhum (alm) Satoewi seluas 1,7 hektare di Kelurahan Lontar, Surabaya, dengan terlapor PT Pakuwon Darma Surabaya dan PT Artisan Surya Kreasi. Dalam pelaporan itu, terlapor diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan Pasal 167 KUHP.





Gus Falah Kritisi SP3 Polda Jatim dalam Rapat Panja Mafia Tanah Komisi III DPR





Saya bertanya pada Dirkrimum Polda Jatim, berapa lama proses naiknya status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian menjadi SP3, karena dari seluruh proses itu pastiditemukan bukti awal tindak pidana, kok tiba-tiba dikeluarkan SP3," ujar Gus Falah dalam RDP Panja Mafia Tanah Komisi III DPR dengan Dirkrimum Polda Jatim dan para pihak yang terkait dengan kasus sengketa tanah itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).





Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu, seharusnya Dirkrimum Polda Jatim tak gegabah mengeluarkan SP3 kasus itu.





Gus Falah pun menanyakan, apakah Polda Jatim telah melakukan gelar terkait kasus ini. Mengingat, kasus ini telah berkembang sejak tahun 2006.





Baca juga : Soal Permasalahan Selat Hormuz, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Terlena





Gus Falah juga menilai, seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hadir dalam RDP tersebut. Sebab, untuk menentukan siapa yang benar bisa diketahui dari warkah atau kumpulan berkas fisik dan yuridis yang menjadi dasar hukum penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.


Halaman:

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB