nasional

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP, Negara Kembali Kuasai Kawasan Hutan di Riau

Sabtu, 21 November 2026 | 20:57 WIB
Foto: Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Energi Juang News, Jakarta - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Satgas PKH mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.

Pencabutan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, hari Jumat (20/11/2026) menegaskan langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Selain PT RAPP, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare.

Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi memembeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Satgas PKH telah menguasai kembali sekitar 6,27 juta hektare kawasan hutan sejak dibentuk pada Februari 2025 (berdasarkan data resmi Kejaksaan Agung per Oktober 2026). Dengan rincian meliputi sekitar 6,20 juta hektare sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare sektor pertambangan.

Tags

Terkini

Desa Adat Baduy Terbakar, Belasan Rumah Hangus

Jumat, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB