Energi Juang News, Jakarta – Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan kembali menghangat di tengah pembahasan penyusunan kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah pegiat dan pemerhati budaya turut merespons positif gagasan tersebut, mengingat betapa kompleks serta urgennya peran kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional.
Ketua Komisi Riset Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Akbar Yumni, mendukung penuh dan menyambut baik wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan yang mandiri serta terpisah dari Kementerian Pendidikan maupun kementerian lainnya. Meskipun dinilai agak terlambat, langkah strategis ini dianggap sangat krusial bagi pemerintahan mendatang.
"Sebenarnya kalau hari ini kita baru berbicara soal Kementerian Kebudayaan ya telat. Bahkan sebelum kemerdekaan sudah digelar tujuh Kongres Kebudayaan, dan setelah kemerdekaan ada sekitar lima kongres. Artinya, kebudayaan itu justru menjadi landasan pendidikan. Jadi sudah sepatutnya kebudayaan dijadikan kementerian tersendiri sejak lama," ujarnya di Gedung RRI Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Kebudayaan Sebagai Landasan Utama Pendidikan Nasional
Pernyataan tersebut disampaikan Akbar dalam acara gelar wicara (talkshow) bertajuk "Menyongsong Kementerian Kebudayaan" dengan tema "Kesungguhan Membentuk Kementerian Kebudayaan dalam Perspektif Seniman dan Kebudayaan". Dalam forum itu, Akbar menjelaskan bahwa kebudayaan seharusnya menjadi fondasi dasar bagi dunia pendidikan, sehingga kementerian yang mengurusi bidang ini sudah sepatutnya berdiri sendiri.
"Pada masa pra-kemerdekaan tahun 1935, tokoh-tokoh kebangsaan di Nusantara sudah mengenal politik kebudayaan. Pada masa itu, kebudayaan sebenarnya sudah menjadi landasan bagaimana masyarakat ini dibangun," jelas Akbar.
Ia menambahkan bahwa ketika urusan kebudayaan hanya dilekatkan sebagai bagian kecil di dalam Kementerian Pendidikan, sering kali aspek pemajuan kebudayaan justru terpinggirkan. Padahal, dari landasan kebudayaan yang kuat itulah sistem pendidikan nasional dapat tumbuh dan berkembang seperti sekarang.
Trie Utami: Kebudayaan Adalah Identitas Nasional yang Dinamis
Sementara itu, seniman dan musisi senior Trie Utami mengungkapkan bahwa pemerintah memerlukan sebuah kebijakan afirmasi yang nyata. Kebijakan melalui pembentukan Kementerian Kebudayaan ini penting untuk mengakselerasi dan memaknai kebudayaan sebagai identitas nasional sekaligus dasar pembangunan, bukan sekadar dipandang sebagai pertunjukan seni dan tradisi semata.
"Kita perlu afirmasi, dan semakin banyak orang yang melakukan afirmasi maka semakin bagus energinya. Selama ini jika kita berbicara soal budaya, kerap dikonotasikan sebatas kesenian dan cenderung dianggap lampau atau kuno. Padahal makna kebudayaan sangat luas, bahkan sekolah pun adalah salah satu bentuk gagasan dari kebudayaan," ungkap Trie Utami.
Lebih lanjut, Trie menegaskan pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang otonom. Menurutnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai dinamis yang hidup di seluruh badan pemerintahan maupun tatanan sosial masyarakat.
"Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kesadaran tentang pembudayaan itu diterapkan tidak hanya di sekolah-sekolah, tetapi juga oleh negara. Misalnya, Kementerian Pertahanan memiliki bagian dari aspek-aspek kebudayaan, begitu pula Kementerian Kelautan yang memiliki produk budayanya sendiri," katanya.
Menurut Trie, kebudayaan berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari jejak sejarah yang bisa ditelusuri ke masa silam hingga visi peradaban yang bisa dibayangkan ke masa depan.
"Jadi kementerian apa pun itu pasti memiliki produk kebudayaan, karena di berbagai kementerian itu lahir gagasan-gagasan beserta produk kebudayaannya. Sebetulnya budaya tidak bisa dipisahkan dari berbagai urusan di seluruh kementerian, dan saat ini yang juga wajib dilakukan adalah proses-proses pemutakhiran," lanjutnya.
Diskusi publik mengenai masa depan tata kelola kebudayaan nasional tersebut berlangsung hangat dengan dipandu oleh moderator Minaria Christyn Simarmata, seorang aktivis perempuan.
Redaksi Energi Juang News