Energi Juang News, Jakarta – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H, Gubernur Jakarta Pramono Anung secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Kebijakan ini diberlakukan guna memastikan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa akan ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan ini. Meski belum dirinci lebih lanjut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menegakkan kebijakan tersebut dengan serius.
Larangan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
Dalam konferensi pers yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Rabu (12/2/2025), Gubernur Pramono didampingi oleh Wakil Gubernur Rano Karno dan Sekretaris Daerah Marullah Matali mengumumkan kebijakan ini.
“Saya dan Pak Wagub serta Pak Sekda sudah memutuskan bahwa bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, terutama ASN, dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aturan ini bukan sekadar imbauan, tetapi akan disertai dengan sanksi tegas bagi yang melanggar.
“Kalau ada yang tetap nekat menggunakan mobil dinas untuk mudik, pasti akan kami beri sanksi. Jenis sanksinya sedang kami rumuskan, namun yang pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.