Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah merancang aturan rinci terkait pola kerja aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Kebijakan ini disiapkan menyusul penyesuaian sistem kerja di tengah situasi global yang berdampak pada aktivitas pemerintahan.
wfh-masih-difinalisasi">Aturan Teknis WFH Masih Difinalisasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan regulasi pelaksanaan kerja dari rumah setiap Jumat sedang disusun secara bertahap. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Ia juga menyebut pemilihan hari Jumat dinilai lebih tepat dibandingkan hari lain, mengingat Jakarta memiliki agenda rutin terkait transportasi umum setiap pekan.
"Tentunya kami bersyukur tidak hari Rabu. Karena kalau hari Rabu bagi Jakarta juga akan mengalami kerepotan karena hari transportasi umum," ujar Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Tidak Semua ASN Bisa WFH
Pemprov DKI mulai memetakan unit kerja yang dapat menjalankan sistem WFH dan yang tetap harus hadir langsung di kantor. Penentuan ini dibahas dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.
"Kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home (WFH). Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu," tegasnya.
Baca juga : Meski WFH Satu Hari, Gaji Karyawan BUMN dan BUMD Harus Dibayar Penuh