4. Sanksi disiplin lainnya sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan mobil dinas selama musim mudik Lebaran. ASN yang memiliki kendaraan dinas diimbau untuk meninggalkan kendaraan mereka di kantor atau tempat yang telah ditentukan selama libur Lebaran.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta dan para pemerhati kebijakan publik. Ketua DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulkifli menyatakan bahwa aturan ini penting untuk ditegakkan guna memastikan kedisiplinan ASN dalam menggunakan fasilitas negara.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil Gubernur Pramono. ASN harus bisa menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan aset negara. Jangan sampai fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa aturan yang jelas,” ujar Fahmi.
Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Publik juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Menurut mereka, aturan ini adalah langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Kita perlu kebijakan yang tegas agar penggunaan aset negara bisa lebih efisien dan tepat sasaran. ASN juga harus sadar bahwa mereka adalah pelayan publik yang harus bertanggung jawab dalam setiap tindakan mereka,” ujar perwakilan LSM tersebut.
Redaksi Energi Juang News