Sektor layanan publik menjadi prioritas yang tetap beroperasi secara langsung. Bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial masuk dalam kategori yang tidak dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh.
"Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan. Maka kami atur mereka tetap bekerja seperti biasa," jelasnya.
Sebagai contoh, operasional fasilitas kesehatan tetap berjalan normal, termasuk 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, serta 31 rumah sakit di Jakarta.
"Nggak mungkin diwakilkan. Tetapi untuk dinasnya sendiri bisa, karena itu urusan administrasi," tambahnya.
Larangan WFC dan Penggunaan Kendaraan Pribadi
Pemprov DKI juga menyiapkan aturan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini. ASN tidak diperkenankan bekerja dari kafe atau tempat umum selama WFH berlangsung.
"Termasuk di dalamnya penggunaan kendaraan pribadi selama work from home itu tidak diperbolehkan," tegasnya.
Kebijakan ini diperkuat dengan fasilitas transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada ASN, sehingga mobilitas tetap dapat dikontrol.
Pengawasan Akan Diatur BKD
Untuk memastikan ASN benar-benar menjalankan tugas dari rumah, mekanisme pengawasan akan diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).