• Kamis, 19 November 2026

GMNI: Wacana Polri Dibawah Kemendagri Bertentangan Dengan Kebijakan Bung Karno

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 3 Desember 2024 | 06:00 WIB




"TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menjadi alasan yuridis pemisahan TNI dan Polri dan langkah pemisahan ini bertujuan untuk memastikan peran yang jelas antara aparat sipil (Polri) yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri, dan aparat militer (TNI) yang bertugas menjaga pertahanan negara," terang Imanuel.





Baca juga : Momentum Dies Natalis GMNI: Saatnya DPP GMNI Laksanakan Amanat Rapimnas XXII





Menurut Imanuel, posisi Polri saat ini yang independen dan berada dibawah langsung komando Presiden sudah tepat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga membantu Presiden secara langsung dalam mengendalikan dan mengawasi perkembangan daerah dalam sistem otonomi daerah yang diterapkan saat ini.





TAP MPR VI/VII 2000, Semangat Reformasi, dan Posisi Polri di Bawah Presiden





Imanuel pun berharap agar Deddy Sitorus dan PDI-Perjuangan dapat segera move on dari Pilkada dan fokus pada perjuangan yang lebih ideologis.





"Pilkada telah usai dan kini PDI-Perjuangan sebagai partai ideologis sudah seharusnya fokus pada perjuangan yang lebih ideologis, misalnya menyikapi rencana revisi terhadap regulasi yang jelas-jelas merupakan amanat Bung Karno, yakni UU Pokok Agraria 1960," pungkasnya.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X