“Nah, di situ yang kemudian, selama berpuluh-puluh tahun, sirkulasi kepentingan, sirkulasi kekuasaan, dan bobot demokratisasi dalam menentukan kepemimpinan di daerah, maupun di tingkat pusat, hanya dimiliki oleh elite-elite partai politik (parpol) saja, tanpa ada memperhitungkan peran rakyat,” kata Haidar.
Kesadaran rakyat sebagai pemilik kedaulatan, muncul dengan lahirnya era reformasi yang mengubah semua sistem, termasuk dalam masalah kepemiluan sebagai arena kontes kepemimpinan. Yaitu dengan mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara, dalam menentukan langsung siapa pemimpinnya.
“Itu yang kemudian sejak era reformasi (kepentingan elite-elite politik) dipangkas sedemikian rupa, dengan memunculkan ide-ide yang mengharuskan adanya partisipasi langsung dari rakyat sebagai pengakuan negara terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dan pemilik suara yang menentukan siapa pemimpinnya,” ujar Haidar.
“Dan dalam konteksnya pilkada, (pemilihan langsung oleh rakyat) itu merupakan suatu progresifitas dalam sistem hukum kepemiluan kita, dengan ikhtiar untuk menghubungkan langsung antara tujuan bernegara yang berbasis pada kehendak rakyat melalui perannya sebagai pemilik suara dan pemilik kedaulatan,” kata Haidar.
Menurut Haidar, jika hubungan langsung antara negara, dan rakyat tersebut kembali diputus melalui pemilihan kepemimpinan di lembaga perwakilan, situasi tersebut akan kembali menyingkirkan peran masyarakat.
“Kalau misalnya ide dikembalikan ke DPRD itu kembali dijalankan, maka akan kembali memunculkan kepentingan bernegara, hanya akan menjadi kepentingan-kepentingan elite politik semata. Dan rakyat akan kembali ditinggalkan,” ujar Haidar.
Haidar memandang, melihat kualitas lembaga keterwakilan seperti DPRD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat selama ini, yang tak pernah lepas dari kepentingan elite semata, alih-alih memprioritaskan perannya sebagai lembaga wakil rakyat.