• Jumat, 20 November 2026

Soal Omnibus Law Politik, Komisi II DPR Kirim Surat Ke Pimpinan DPR

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 31 Desember 2024 | 07:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menyusun paket undang-undang politik atau Omnibus Law tentang politik.





Secara garis besar, dia menjelaskan Omnibus Law Politik itu bakal mengatur tentang partai politik, pemilu, pilkada, MPR, DPR, DPRD, hingga tentang sengketa hukum acara pemilu. Selain itu, pengalaman DPR RI tentang apapun terkait sistem politik pun akan menjadi bahan untuk menyusun undang-undang tersebut.





"Isi Omnibus Law Politik itu tentu nanti akan kami rundingkan di internal tetapi secara garis besar kira-kira Omnibus Law Politik itu adalah satu paket undang-undang," kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.





Dia mengatakan Komisi II DPR RI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilpres, pileg, hingga pilkada, setelah memasuki masa sidang di tahun 2025. Menurut dia, evaluasi itu akan menghasilkan beragam rekomendasi yang akan menjadi bahan untuk menyusun legislasi.





"Dan evaluasi itu akan kami lakukan saat ini, jauh-jauh hari sebelum 2029 dan tentu hasil evaluasi nanti akan menghasilkan beragam rekomendasi-rekomendasi itu akan penting bagi Komisi II DPR RI," kata dia.





Selama 2024, menurutnya Komisi II DPR RI menerima aduan yang paling banyak berkaitan dengan masalah pemilu. Dari 495 aduan yang masuk selama 2024, ada sebanyak 201 aduan soal pemilu, mulai dari terkait pilpres, pileg, hingga pilkada.





Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politik, terkait dengan isu hoaks, sara dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat," kata dia.





Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan pilkada yang baru selesai dilaksanakan dirasa masih mengalami kelemahan. Tentunya hal itu akan dibenahi, termasuk untuk membahas opsi sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

Desa Adat Baduy Terbakar, Belasan Rumah Hangus

Jumat, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X