Akan dikaji dulu dari Kementerian KKP khususnya Ditjen PRL. Apakah itu layak atau tidaknya (diterbitkan PKKPRLnya) karena kalau kita lihat tadi ini kan laut," jelas Ipunk.
Ipunk menegaskan bahwa penghentian tersebut karena kegiatan itu berada di wilayah laut sehingga diwajibkan terlebih dahulu memiliki PKKPRL.
"Kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut, tidak ada PKKPRLnya. Ini kan masih wilayah laut di situ. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP karena tidak ada PKKPRL-nya," tegasnya.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan rapat bersama pihak terkait baik pemerintah daerah, perusahaan yang terlibat, termasuk pihaknya yang menerbitkan dokumen darat.
"Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama, antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya. Di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat," kata Ipunk.
Dalam melakukan penyegelan, KKP memasang Plang penghentian kegiatan reklasi tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di kawasan pagar laut yang berada di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Ada sekitar lima plang terpasang. Plang itu bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penghentian Kegiatan Reklamasi Tanpa PKKPRL.
Penghentian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf dan i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut.