"Banyak kaum Marhaen, petani serta rakyat jelata di kampung-kampung, terbantu dengan adanya industri tembakau dalam berbagai skala. Jadi, memang penting dipastikan, penerapan PP 28/2024 jangan sampai membuat rakyat kecil yang terlibat dalam industri tersebut mengalami kesulitan," pungkas Gus Falah.
Sebelumnya, polemik PP 28/2024 berbuah arahan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, agar DPR menindaklanjuti hal tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan bahwa sesuai arahan Ketua DPR RI Dr. (H C.) Puan Maharani, surat (Gappri) tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," bunyi kutipan surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Redaksi Energi Juang News